PROFESIONAL SINERGIS DAN MILITAN UNTUK INDONESIA


Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia


Medan, Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember harus dijadikan momentum untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama.

“Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan (Basarnas) Toto Mulyono, S.E di Medan, RabuMinggu (08/12).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan pun menilai dengan UU KPK yang baru ini, komisi antirasuah ini akan terus menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam konteks pencegahan dan penindakan korupsi. "Banyak kerja dari KPK saat ini yang layak diapresiasi," ujarnya.

“Sebagai wujud bagaimana kami menciptakan Kantor yang diprioritaskan sebagai salah satu Kantor yang menuju Zona Integritas yang sasarannya adalah sebagai institusi yang bisa mencapai pelayanan yang bebas dari korupsi," tegasnya.

Dia menjelaskan, selama ini, penerapan Zona Integritas dalam 6 area perubahan sudah dilakukan. Di antaranya, fasilitas kantor untuk layanan umum telah dibenahi, sosialisasi melalui media sosial ataupun secara langsung kepada para potensi SAR, administrasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu juga diikuti dengan pengembangan teknologi informasi dalam mendukung kinerja dan pemberian layanan jasa SAR tanpa biaya.

Dukungan Reformasi Birokrasi dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi

Reformasi birokrasi yang kini terus dilakukan, menurutnya, tak hanya untuk membuat birokrasi menjadi lincah dan efektif tapi juga untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan transparansi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah beberapa dari sekian ikhtiar komitmen pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI terus di dorong sejak tahun 2014.

Fokus pencegahan korupsi juga dilakukan dengan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Beberapa kemajuan signifikan telah berhasil dicapai karena adanya komitmen kuat dan kerja sama yang baik antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penguatan APIP dilakukan dari dua aspek utama yakni kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan independensi dan kinerja APIP dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, sehingga penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah menjadi efisien dan efektif.

Kemajuan penataan kelembagaan berhasil dicapai karena adanya komitmen kuat dan kerja sama baik antar instansi pemerintah. Sejalan dengan ini perubahan pola pikir ASN dengan penerapan core values ASN BerAKHLAK dan employer branding Bangga Melayani Bangsa. Implementasi BerAKHLAK terus didorong dan diharapkan dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi.

Pelaksanaan sistem merit juga terus ditingkatkan. Penerimaan, mutasi hingga kenaikan jabatan didorong untuk dilakukan secara terbuka. Dengan diterapkannya manajemen ASN berdasarkan sistem merit, maka ASN ditempatkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang. 

Hingga akhirnya integrasi sistem secara elektronik ini akan mencegah korupsi dan intervensi pihak-pihak lain ke dalam anggaran karena perencanaannya transparan. Program prioritas nasional dapat dilihat juga implementasinya.



Kategori Berita Kansar , General Artikel .
Pengunggah : medanadmin
8 December 12:00 WIB